PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang selangkah lebih maju dalam memodernisasi pelayanan publik. Guna memangkas birokrasi dan mempermudah urusan perpajakan warga, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pemalang resmi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Pendaftaran PBB Online.
Acara yang dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kompleks Pendopo Kabupaten Pemalang ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPAD Pemalang, Bambang Eka Riyanto, pada Selasa (14/07/2026).
Agenda strategis ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa dan kelurahan di 14 kecamatan, serta perwakilan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pemalang dihadirkan untuk mengikuti pelatihan intensif ini.
Dalam sambutannya, Bambang Eka Riyanto mengungkapkan bahwa digitalisasi sektor pajak di Pemalang sebenarnya sudah berjalan, khususnya pada sistem pembayaran. Namun, untuk urusan administratif, mekanismenya dinilai masih konvensional.”Saat ini seluruh pembayaran pajak daerah di Kabupaten Pemalang sudah online. Tapi untuk layanan administrasi PBB seperti daftar objek baru, balik nama (mutasi), koreksi luas tanah, dan perubahan data lainnya masih manual pakai berkas fisik,” ujar Bambang.
Lewat Bimtek inilah, BPKPAD Pemalang menargetkan transisi penuh ke sistem digital pada tahun 2027 mendatang. Nantinya, masyarakat tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk mengantre di kantor BPKPAD. Semua urusan administratif PBB bisa diakses secara mandiri dari rumah atau dibantu oleh operator di tingkat desa.
Mengingat pentingnya peran wilayah, Bambang menegaskan bahwa pemerintah desa akan menjadi ujung tombak pelayanan ini. Oleh sebab itu, pembekalan matang bagi operator desa dan PPAT mengenai pengoperasian aplikasi baru menjadi prioritas utama agar sistem bisa berjalan optimal saat diluncurkan.
Langkah inovatif ini diharapkan dapat membawa perubahan besar pada kualitas pelayanan publik di Pemalang. Melalui sistem go-digital, proses birokrasi administrasi PBB diklaim akan jauh lebih, Cepat: Memotong waktu tunggu berkas fisik, Mudah: Bisa diakses dari mana saja, Transparan: Menutup celah pungli atau ketidakpastian status berkas, Efisien: Menghemat biaya operasional baik bagi masyarakat maupun pemerintah.
Dengan adanya integrasi teknologi ini, Pemkab Pemalang optimistis tingkat kepatuhan dan kenyamanan warga dalam mengurus perpajakan daerah akan meningkat drastis ke depannya.
