PEMALANG Liputan24times— Aksi damai yang dipimpin oleh Aliansi Pemalang Bersatu mendapat tanggapan langsung dari Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Dalam audiensi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten pada Kamis (4/9/2025), kedua belah pihak membahas beberapa isu krusial yang disuarakan oleh aliansi, termasuk penanganan banjir rob di Ulujami, perbaikan jalan longsor di Wisnu-Watukumpul, dan praktik pungutan liar (pungli) di wilayah Pemalang.
Koordinator Aliansi, Eki, menyampaikan tuntutan utama mereka, yang mencakup penyelesaian masalah banjir rob yang meresahkan warga Ulujami, perbaikan mendesak pada jalan yang rusak akibat longsor di ruas Wisnu-Watukumpul, dan penghentian total pungutan liar yang terjadi di berbagai sektor.
Menanggapi isu banjir rob, Bupati Anom Widiyantoro menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak sedang mencari popularitas dari penderitaan rakyat. Ia menegaskan, upaya yang dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. “Kami bukan untuk pencitraan yang sifatnya kami ingin jual penderitaan orang lain, sama sekali tidak,” tegasnya. Anom juga mengumumkan kabar baik bahwa Pemalang akan menerima bantuan biobag sepanjang 2 km dari BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi masalah di Ulujami.
Terkait perbaikan jalan Wisnu-Watukumpul, Anom menyatakan bahwa dana sudah disiapkan dan telah ditandatangani untuk dialokasikan ke desa. Namun, ia menjelaskan bahwa pengerjaan akses baru harus melalui lahan milik Perhutani, sehingga prosesnya harus mendapat izin dari Gubernur. “Kita sudah menyiapkan anggaran dan sudah ditandatangani untuk masuk ke desa sehingga bisa segera dikerjakan,” katanya.
Mengenai keluhan pungli seragam sekolah dan buku LKS, Bupati Anom memastikan bahwa semua itu gratis. Ia menegaskan tidak pernah ada perintah atau instruksi dari dirinya maupun Wakil Bupati untuk melakukan pungutan tersebut. “Kami memberikan ini untuk pelayanan kepada masyarakat, tidak ada pengkondisian terkait seragam dan LKS,” ungkapnya.
Audiensi ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati, Ketua DPRD, Dandim 0711/Pemalang, Kapolres Pemalang, dan dua perwakilan dari Aliansi Pemalang Bersatu, menandakan komitmen bersama untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.
