PEMALANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kabupaten Pemalang melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah kritis. Bersama pihak ketiga (rekanan), tim teknis kini tengah mengebut proses pembongkaran struktur Jembatan Kalimendelem pada Minggu (5/4/2026), sebagai langkah awal normalisasi total akses penghubung antarwilayah tersebut.
Langkah pelepasan rangka baja ini merupakan respons cepat pemerintah daerah mengingat Jembatan Kalimendelem adalah urat nadi distribusi logistik dan ekonomi warga yang tidak boleh terputus terlalu lama. Di lokasi, terlihat alat berat jenis crane dikerahkan untuk mempercepat evakuasi material baja tua guna mempersiapkan fondasi jembatan permanen yang baru.
Kepala Dinas DPU PR Kabupaten Pemalang, Joko Tri Asmoro, menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga yang profesional merupakan strategi untuk menjamin aspek kecepatan dan keamanan pengerjaan.
“Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah melalui DPU PR guna memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan bagi mobilitas masyarakat. Kami menggandeng pihak ketiga agar proses teknis ini berjalan terukur dan berkualitas,” ungkap Joko Tri Asmoro saat memantau perkembangan di lapangan.
Proses pembongkaran ini dipimpin oleh Riyadun, pelaksana lapangan dari pihak ketiga asal Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul. Meski pengerjaan dikebut, tim tetap mengedepankan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap bagi seluruh personel.
Riyadun menjelaskan bahwa percepatan pelepasan rangka jembatan ini menjadi prioritas karena jalur alternatif swadaya yang ada saat ini mulai mengalami penurunan kualitas dan rawan jika digunakan dalam jangka panjang.
“Yang terpenting warga bisa kembali beraktivitas dan jalan ini segera normal. Kami bersama armada crane terus bekerja maksimal agar tahap pembongkaran ini segera tuntas dan pembangunan permanen bisa langsung dimulai,” ujar Riyadun.
Jembatan Kalimendelem selama ini memiliki peran vital dalam menunjang produktivitas masyarakat. Upaya DPU PR yang menggandeng tenaga ahli profesional ini mendapat apresiasi dari warga sekitar yang mengharapkan pemulihan akses secara total.
Dengan dimulainya pembongkaran struktur ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui DPU PR optimis konektivitas wilayah akan kembali stabil, sehingga roda perekonomian dan mobilitas harian warga tidak lagi terhambat oleh kendala infrastruktur.
