PEMALANG – Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) belum lama ini menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi fasilitator masyarakat. Kegiatan ini difokuskan untuk lima desa replikasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), berlangsung selama lima hari.
Lima desa yang menjadi lokasi kegiatan ini meliputi Desa Surajaya (Kecamatan Pemalang), Desa Kedungbanjar (Kecamatan Taman), Desa Tegalmlati (Kecamatan Petarukan), Desa Kelangdepok (Kecamatan Bodeh), dan Desa Beluk (Kecamatan Belik).
Pembukaan dan Harapan Kepala Dinsos KBPP
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinsos KBPP, Mu’minun. Dalam sambutannya di hari pertama, ia menekankan betapa pentingnya peran fasilitator masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak. “Saya berharap dengan adanya peningkatan kapasitas ini, masyarakat dapat lebih sadar dan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PPPA Dinsos KBPP, Triyatno Yuliharso, menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. “Kegiatan ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga upaya bersama dalam membangun sistem yang mendukung kesejahteraan perempuan dan anak,” tegasnya.
Peran Penting Legislator dalam Dukungan Kebijakan
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari DPRD Kabupaten Pemalang, termasuk Ketua Komisi D Sri Hartati, Wakil Ketua Komisi D Nuryani, Sekretaris Komisi D Kasminto, serta Anggota Komisi D seperti Irma Suryani W, Subandi Syuhada, Dwi Laksari, Rizaldi Rais, Zahindun AL, Adi Wirarso, Mokhamad Safi’I, dan Ma’mun Riyad.
Sri Hartati, Ketua Komisi D, menekankan bahwa fasilitator masyarakat harus memiliki peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan perempuan dan anak. “Kami di DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan perempuan dan anak, namun tanpa dukungan dari masyarakat, kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal,” jelasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi D Nuryani menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. “Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, peran fasilitator sangat strategis dalam mendukung program ini,” paparnya.
Antusiasme Peserta dan Komitmen Pemerintah
Sepanjang kegiatan, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar, serta terkait bantuan atau program khusus dari pemerintah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
Para narasumber memberikan jawaban yang komprehensif, sekaligus menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Peserta kegiatan ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat, dengan masing-masing desa mengirimkan 5 orang perangkat desa, 5 kader PPA/PATBM, 5 relawan SAPA, 5 anggota Forum Anak, 5 kader PKK, 5 tokoh agama, 5 tokoh masyarakat, 5 perwakilan organisasi perempuan, dan 5 anggota Karang Taruna.
Panitia penyelenggara dari Bidang PPPA terdiri dari Penelaah Teknis Kebijakan Dede Nadiyanah, Pekerja Sosial Anugrah Fitria Berliannanda, dan Pelaksana Haryono.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para fasilitator masyarakat di desa-desa replikasi DRPPA dapat semakin aktif berperan dalam menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak, serta meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Pemalang.
