Liputan24times – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ancaman pembekuan atau pemecatan pegawai yang tidak mampu meningkatkan kinerja bukan sekadar retorika.
“Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan. Artinya, pegawai bea cukai yang tidak bisa beradaptasi akan dirumahkan,” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan, pemerintah memberikan waktu satu tahun untuk perbaikan kinerja terhadap 16 ribu pegawai DJBC di seluruh Indonesia. Selama periode ini, dirinya optimistis sebagian besar pegawai masih dapat dibina agar bekerja profesional dan menjaga citra institusi di mata Presiden dan masyarakat.
“Prosesnya akan terlihat mana yang bisa beradaptasi, dan mana yang tidak. Yang tidak bisa berubah akan saya selesaikan langsung,” ujarnya.
Masalah Kinerja DJBC
Ancaman ini muncul karena buruknya citra DJBC yang tercermin dari sejumlah praktik yang merugikan negara. Salah satunya adalah under invoicing, praktik melaporkan nilai barang lebih rendah dari seharusnya, yang berdampak pada penerimaan negara. Selain itu, masih mudahnya masuknya barang ilegal ke Indonesia menimbulkan dugaan kongkalikong di internal pengawas kepabeanan.
Purbaya menekankan, hal-hal seperti ini harus ditangani serius.
“Ada under-invoicing, ekspor dengan nilai lebih rendah, dan masuknya barang ilegal yang tidak terdeteksi. Masyarakat menilai ada permainan di internal bea cukai,” jelasnya.
Sejarah dan Referensi Pembekuan
Fenomena pembekuan DJBC bukan hal baru. Pada era Orde Baru, peran DJBC sempat digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss karena kinerja pengawasan yang dianggap kurang optimal. Purbaya ingin memastikan hal serupa tidak terjadi lagi, dengan memperkuat pengawasan internal dan menindak tegas pegawai yang melanggar aturan.
Reformasi Birokrasi di DJBC
Langkah Purbaya ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di sektor kepabeanan dan cukai. Dengan disiplin yang ketat, transparansi pengawasan, serta penanganan kasus under invoicing dan barang ilegal, DJBC diharapkan bisa kembali membangun kepercayaan publik dan memastikan penerimaan negara optimal.
Dengan pendekatan tegas ini, DJBC di bawah kepemimpinan Purbaya berupaya keluar dari citra negatif dan menjadi institusi yang profesional, akuntabel, serta mampu menghadapi tantangan pengawasan perdagangan dan kepabeanan modern.
