PEMALANG Liputan24times– Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Tinggi (High Level Meeting) untuk membahas dua agenda utama daerah: kesiapan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), serta persiapan Pilkades Serentak dan Antar Waktu Tahun 2026.
Kegiatan yang bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja pada Selasa (16/12/2025) dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Endro Johan Kusuma, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Komandan Kodim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, dan pimpinan lembaga lainnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemalang, Drs. Tutuko Raharjo, memaparkan hasil pemantauan kebutuhan bahan pokok menjelang Nataru 2025/2026.
Dalam arahannya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) – Ekuinda menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keterjangkauan harga bahan pokok.
“Stabilitas ekonomi, ketenteraman sosial, dan keamanan wilayah adalah fondasi utama pembangunan. Pengendalian inflasi harus dilaksanakan secara terintegrasi,” tegas Bupati Anom.
Sementara itu, dari unsur keamanan, Kasdim 0711/Pemalang Mayor Kav Agus Solihin dan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana sama-sama menyampaikan komitmen dan kesiapan penuh dalam menjaga kondusivitas wilayah selama perayaan Nataru, memastikan masyarakat dapat merayakan dengan aman dan nyaman.
Netralitas dan Deteksi Dini Pilkades 2026
Selain Nataru, Rakor tersebut juga membahas secara mendalam persiapan Pilkades Serentak 2026, yang puncaknya ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama kesiapan Pilkades.
Bupati Anom Widiyantoro menyoroti pentingnya sinergi Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial menjelang Pilkades.
“Stabilitas ekonomi dan stabilitas politik desa saling berkaitan. Seluruh tahapan Pilkades harus dilaksanakan secara netral, aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati dalam instruksinya.
Melalui forum Rakor ini, Bupati berharap semua kesepakatan dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang terukur, demi menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemalang secara berkelanjutan.
