PEMALANG, Liputan24times– Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pemalang untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (2/3/2026). Dalam kunjungannya di tiga sekolah—MAN Pemalang, SMAN 1 Pemalang, dan SMKN 1 Pemalang—pria yang akrab disapa Zulhas ini memberikan apresiasi atas kelancaran program tersebut.
“Alhamdulillah, anak-anak di MAN, SMA 1, dan SMK 1 semuanya senang. Saya ingin program makanan bergizi ini terus dilanjutkan demi masa depan mereka,” ujar Zulkifli di sela-sela kunjungannya.
Tak hanya soal gizi, Menko Pangan juga memberikan bantuan unit tablet kepada para siswa. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong literasi digital dan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang mendampingi rombongan, menyatakan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa program MBG di Pemalang kini telah tersebar di 126 titik layanan dan menjangkau sekitar 284 ribu siswa.
Ke depan, Anom menargetkan cakupan program ini akan diperluas tidak hanya untuk pelajar, tetapi juga kelompok rentan lainnya.
“Semua siswa nantinya akan mendapatkan MBG. Selain itu, sasaran kita juga mencakup lansia, ibu hamil, hingga penanganan anak stunting,” jelas Bupati Anom.
Selain fokus pada konsumsi, kunjungan ini juga membahas sisi produksi. Bupati memaparkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Pemalang saat ini sangat stabil. Tahun lalu, daerah ini berhasil mencatat surplus gabah hingga lebih dari 50 ribu ton.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemkab Pemalang berkomitmen menyelaraskan program daerah dengan visi Asta Cita Presiden RI. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan bibit berkualitas dan pupuk murah bagi para petani.
“Program MBG adalah hak para siswa. Kami berharap ini dapat meningkatkan nilai gizi dan mendukung tumbuh kembang anak-anak kita secara maksimal,” pungkas Anom.
Kunjungan ini ditutup dengan koordinasi bersama jajaran Forkopimda Pemalang, termasuk Wakil Bupati Nurkholes, Dandim 0711, serta jajaran kepolisian dan kejaksaan setempat untuk memastikan seluruh kebijakan pangan di tahun 2026 berjalan tanpa hambatan.
