PEMALANG, Liputan24times.co.if– Upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan di Kabupaten Pemalang semakin diperkuat melalui langkah kolaboratif lintas instansi. Tidak hanya menyasar sekolah di bawah naungan pemerintah kabupaten, komitmen pencegahan perundungan kini merangkul satuan pendidikan di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SMA/SMK), Kementerian Agama (MI, MTs, MA), hingga perguruan tinggi.
Komitmen bersama tersebut diikrarkan melalui pembacaan deklarasi dan penandatanganan pakta integritas di Gedung Sasana Bakti Praja, Rabu (4/11/2026). Prosesi pembacaan dipimpin langsung oleh Kepala SMAN 1 Petarukan, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan simbolis oleh perwakilan satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jateng, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
Plt Bupati Pemalang Nurkholes yang hadir menyaksikan langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa sinergi antara pemda, pemprov, dan instansi vertikal ini sangat krusial. Menurutnya, dunia pendidikan memegang peran fundamental dalam membangun peradaban bangsa, sehingga sekolah wajib steril dari segala bentuk perundungan maupun diskriminasi.
”Beberapa minggu lalu, kami sudah mengumpulkan kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP dalam rangka membangun sekolah yang aman dan nyaman. Kini, kami menginginkan seluruh jajaran di tingkat SMA juga bersama-sama membangun pakta integritas untuk mewujudkan hal serupa di Pemalang,” ujar Nurkholes.
Ia juga berharap jangkauan komitmen ini dapat diperluas hingga tingkat perguruan tinggi demi memastikan tidak ada lagi ruang bagi aksi perundungan di seluruh jenjang pendidikan wilayah setempat. Lebih lanjut, Nurkholes menekankan pentingnya kepedulian kolektif serta aksi nyata dari seluruh elemen dalam melindungi peserta didik.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo mengungkapkan bahwa kegiatan ini lahir dari arahan langsung Plt Bupati Pemalang guna menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan pendidikan yang terjadi, baik secara lokal maupun nasional. Bagus mengingatkan agar momentum deklarasi ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial belaka, melainkan wajib ditindaklanjuti dengan program kerja konkret serta evaluasi berkala.
Langkah ini bertujuan untuk meneguhkan kepemimpinan kepala satuan pendidikan dan perguruan tinggi dalam mencegah kekerasan, mendorong terciptanya ekosistem belajar yang inklusif, serta mempererat keterlibatan para pemangku kepentingan. Bagus menambahkan, Pemkab Pemalang sejatinya telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Aman dan Nyaman yang melibatkan Dinas Pendidikan serta perangkat daerah terkait. Kendati kewenangan pengelolaan tingkat SMA/SMK berada di tingkat provinsi, kolaborasi tetap menjadi kunci utama.
”Pemerintah daerah beserta jajaran dan seluruh satuan pendidikan merupakan satu kesatuan. Kita hidup dan berkegiatan di Pemalang, serta bersama-sama mendidik kader-kader terbaik bangsa dari Kabupaten Pemalang,” tegas Bagus.
Sementara itu, pandangan dari sektor penegak hukum turut disampaikan oleh Kabag Ren Polres Pemalang Kompol Imam Khanafi. Ia memaparkan bahwa sebuah lingkungan pendidikan yang ideal harus memenuhi tiga pilar utama, yakni terbebas dari ancaman maupun gangguan, menghadirkan kepastian serta rasa percaya, serta mampu menciptakan suasana yang tenteram dan damai bagi para siswa.
