PEMALANG, Liputan24times.co.id– Pemerintah Kabupaten Pemalang terus memperkuat komitmennya dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Plt. Bupati Pemalang Nurkholes secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Satuan Tugas (Satgas) bersama Mitra MBG Kabupaten Pemalang yang bertempat di Ruang Arjuna The Winner Hotel, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan strategis ini dirancang sebagai wadah koordinasi, pembinaan, sekaligus sarana penyampaian aspirasi bagi para mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Pemalang. Rakor tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, sebuah unit kerja vertikal di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memiliki fungsi vital dalam pengawasan dan koordinasi program.
Dalam sambutannya, Nurkholes yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pemalang memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini. Ia menilai forum tersebut sangat penting untuk menyerap langsung berbagai masukan serta mengidentifikasi kendala di lapangan yang dihadapi oleh para mitra pengelola. Tercatat dari total sekitar 147 pemilik SPPG di Pemalang, sebagian perwakilan hadir untuk berdiskusi bersama.
Kendati pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi dan dukungan anggaran pengawasan melalui APBD, Pemkab Pemalang berkomitmen untuk tetap hadir. Pemerintah daerah memposisikan diri sebagai fasilitator aktif yang menjembatani komunikasi antara mitra pengelola dengan pemerintah pusat, khususnya BGN.
Lebih lanjut, Nurkholes berharap program MBG tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, melainkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Ia mendorong adanya pemanfaatan potensi lokal—seperti produk pertanian dan peternakan setempat (telur, daging ayam, dan komoditas lainnya)—sehingga keterlibatan pelaku usaha lokal dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
”Kami berharap program ini berjalan lancar, penerima manfaat mendapatkan pelayanan terbaik, dan para mitra juga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Silakan sampaikan seluruh persoalan dan aspirasi agar dapat kami fasilitasi kepada pihak yang memiliki kewenangan,” ungkap Nurkholes.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Sekretaris Paguyuban Mitra SPPG Pemalang, Sujarwo, menjelaskan bahwa rakor ini murni merupakan inisiatif mandiri melalui iuran swadaya para mitra guna mempererat silaturahmi serta memperkuat komunikasi lintas sektoral. Dari 50 mitra yang diundang, sebanyak 42 peserta hadir dalam pertemuan tersebut.
Sujarwo memaparkan, pembangunan satu unit dapur MBG memerlukan investasi modal yang tidak sedikit, yakni minimal sekitar Rp2 miliar. Oleh karena itu, para mitra berharap adanya kepastian regulasi dan kebijakan operasional dari pemerintah. Beberapa poin krusial yang disuarakan meliputi kejelasan insentif, hari operasional, kepastian pembayaran pada hari libur, hingga komponen biaya operasional dan sewa kendaraan distribusi. Para mitra juga berharap Pemkab Pemalang diberikan ruang kewenangan yang lebih besar guna mempermudah penyelesaian berbagai kendala teknis bersama pusat.
Di tengah tantangan investasi tersebut, Sujarwo menegaskan bahwa para mitra berkomitmen penuh menjaga standar kualitas serta keamanan pangan. Salah satunya diwujudkan melalui penerapan sistem Smart Kitchen yang mendokumentasikan secara ketat seluruh alur operasional dapur—mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, hingga pendistribusian. Aspek kebersihan pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), pencegahan kontaminasi silang, higienitas armada angkut, hingga pelatihan berkala bagi karyawan juga menjadi perhatian utama.
Dari unsur pengawas teknis, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, menyatakan kesiapannya untuk mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Ia menegaskan bahwa aspek keamanan pangan merupakan harga mati guna menghindari potensi kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan makanan atau diare, yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama.
Sebagai langkah preventif, Dinas Kesehatan tercatat telah memberikan pembekalan mendalam kepada sekitar 174 petugas gizi SPPG terkait manajemen dapur sehat, higiene sanitasi, serta mitigasi risiko keracunan pangan. Ke depan, seluruh hasil rumusan dari rapat koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala oleh Satgas MBG, uji sampling dapur SPPG, serta pembinaan lanjutan bagi para Kepala SPPG dan tenaga ahli gizi di lapangan.
