PEMALANG, Liputan24times.co.id— Pelaksanaan program pemerintah daerah di Kabupaten Pemalang diharapkan tidak sekadar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga mampu menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penekanan tersebut disampaikan oleh Plt Bupati Pemalang Nurkholes saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bulan November di Gedung Sasana Bakti Praja, Jumat (6/11/2026).
Nurkholes mendorong seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan terobosan dan inovasi baru di sektor pendapatan, sembari menjaga efektivitas pengelolaan belanja daerah.
”Saya berharap apa yang kita lakukan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga mampu meningkatkan PAD. Tentunya ini perlu inovasi-inovasi di sektor pendapatan,” tegas Nurkholes.
Di samping penguatan PAD, ia menyoroti kesiapan peluncuran program Universal Health Coverage (UHC) yang dijadwalkan berjalan mulai Desember mendatang. Lewat program UHC ini, masyarakat Pemalang dipastikan akan memperoleh akses pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan inklusif tanpa terkendala urusan kepesertaan BPJS maupun surat keterangan lainnya.
Menghadapi perubahan musim, Nurkholes mengimbau seluruh lini birokrasi untuk menunjukkan kinerja sigap dan responsif. Ia menyoroti pentingnya langkah preventif dalam mengantisipasi bencana banjir melalui pengerukan sungai serta gerakan kebersihan lingkungan.
”Kita harus menunjukkan bahwa birokrasi ini merupakan birokrasi yang kuat. Saya berharap normalisasi sungai serta gerakan bersih-bersih selokan dan saluran dapat dilakukan, sehingga ke depan tidak terjadi banjir lagi,” imbuhnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BPKPAD Kabupaten Pemalang Nur Aji Mugi Harjono menggarisbawahi pentingnya kedisiplinan dan percepatan penyerapan anggaran mendekati penutupan tahun anggaran 2026. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk memantau target retribusi daerah dan memastikannya menyetor penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum batas akhir 31 Desember 2026.
Adapun batas pengajuan Tambahan Uang (TU) ditetapkan paling lambat 20 November 2026, sementara pengelolaan Ganti Uang (GU) dan pembayaran Langsung (LS) harus diselesaikan tepat waktu guna menghindari penumpukan transaksi di akhir bulan.
Dari sektor pemberdayaan masyarakat, Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Andri Adi memaparkan progres persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak. Andri meminta Tim Pemantau OPD memastikan kesiapan seluruh elemen teknis di tingkat desa—mulai dari legalitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesiapan logistik dan pencetakan surat suara, hingga penyebaran undangan pemilih yang ditargetkan rampung pada hari Sabtu.
Sinergi pemantauan juga mencakup kesiapan personel di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelancaran sistem pelaporan, hingga kesiapsiagaan tim medis di lapangan.
Rakor bulanan yang diawali dengan laporan rekapitulasi realisasi pendapatan daerah per 31 Oktober 2026 oleh Plt Asisten Administrasi Umum Yulies Nuraya ini dipandu langsung oleh Sekda Pemalang Bagus Sutopo, serta dihadiri jajaran Asisten Sekda, seluruh Kepala OPD, Kabag, Camat, dan Direktur RSUD dr. M. Ashari.
