Pemalang, Jawa Tengah – Dampak banjir rob di wilayah pesisir timur Kabupaten Pemalang kian memprihatinkan, tak hanya merendam permukiman, namun juga melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengungkapkan bahwa warganya sangat merindukan kehidupan pulih seperti sedia kala, terutama dalam hal mata pencarian.
Dalam rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permasalahan Banjir Rob Pantura, yang digelar bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Komite II DPD RI pada Kamis (3/7/2025), Bupati Anom secara lugas meminta bantuan dan sinergi dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
“Masyarakat mengharapkan lingkungannya bisa kembali pulih seperti semula dan hal ini perlu effort bersama-sama,” ujar Bupati Anom. Ia menekankan bahwa kondisi abrasi yang sudah sedemikian tinggi membuat penanganan rob tidak mungkin diatasi hanya di level kabupaten, bahkan provinsi. “Setiap hari masyarakat sudah mengalami rob sampai di atas lutut,” tambahnya, menggambarkan parahnya situasi.
Dampak Ekonomi yang Meluas
Bupati Anom merinci bahwa dampak rob telah merendam sekitar seribu hektare lahan, mencakup tambak, pertanian, dan bahkan perkebunan melati yang sebelumnya menjadi komoditas ekspor andalan. Sebanyak 13 desa di Pemalang terdampak parah, mengakibatkan hilangnya mata pencarian bagi ribuan warga.
“Masyarakat sudah ingin pulih untuk mendapatkan mata pencarian seperti semula,” katanya. Bahkan, peternak ayam petelur pun terpaksa menghentikan usahanya karena rob. “Kalau kami lihat memang perlu atensi dan intervensi di level nasional, dan kami berharap bisa segera cepat walaupun mungkin tidak bisa menyeluruh, karena masyarakat mungkin sudah berteriak ke Bupati, terus ke Pak Gubernur dan sekarang mungkin teriaknya sudah ke Pak Presiden,” tegas Bupati Anom.
Upaya Lokal dan Harapan Nasional
Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama masyarakat sebenarnya telah bahu-membahu mengatasi banjir rob dengan berbagai cara. Upaya tersebut termasuk membangun tanggul kandang jangkrik dari bambu, memberikan bantuan sosial, dan melaksanakan penanaman mangrove sebagai langkah untuk mengatasi abrasi laut. Namun, skala permasalahan yang masif membutuhkan dukungan lebih besar.
Menanggapi paparan Bupati Anom, Abdul Kholik dari Komite II DPD RI memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini ke kementerian dan instansi terkait di tingkat pusat. “Dari pertemuan ini kami sudah menangkap sebagian (permasalahan) daerah yang tentu akan kami tindak lanjuti dengan mitra kami yaitu Pak Menteri dan juga Bapak Presiden,” ujarnya.
Senada dengan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menyatakan harapannya agar Jawa Tengah dapat menjadi daerah prioritas dalam pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa, sebuah kebijakan pemerintah pusat. “Saat ini masyarakat kami teriak, mohon kami dikawal pak, kalau perlu kebijakan Bapak Presiden dan jika diizinkan, giant sea wall jangan dimulai dari Jakarta Pak, dari Brebes sampai ke wilayah kita (Jawa Tengah) Pak,” harap Gubernur Luthfi.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Balai Pelaksana Perumahan Jawa III Kementerian PKP, Kepala BPJN Jawa Tengah – DIY, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Jateng, para Kepala OPD terkait Pemprov Jateng, serta para Kepala Daerah yang wilayahnya terkena rob seperti Bupati Demak, Bupati Pekalongan, Walikota Pekalongan, dan Walikota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah rob adalah tantangan bersama yang membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai tingkatan pemerintahan.
