Jakarta Liputan24times– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, mengambil langkah strategis dengan membawa langsung masalah banjir rob (banjir air pasang laut) kronis di wilayah Ulujami ke tingkat pusat. Wakil Bupati (Wabup) Pemalang bersama delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang baru-baru ini menggelar pertemuan krusial di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta.
Pertemuan ini bertujuan mencari solusi infrastruktur berskala nasional, yang dinilai tidak lagi dapat dibiayai hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam presentasi di hadapan Komisi VI DPR RI, delegasi Pemalang menegaskan bahwa penanganan banjir rob yang berulang di kawasan pesisir membutuhkan proyek besar, seperti pembangunan tanggul atau pemecah ombak. Proyek mitigasi bencana semacam ini menuntut dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami tidak hanya menunggu, tetapi menjemput bola ke pusat,” ujar sumber yang hadir, menekankan pentingnya dukungan pusat. “Dukungan dari Bapak/Ibu anggota Komisi VI sangat krusial untuk memastikan Ulujami mendapat solusi permanen.”
Komisi VI, yang membidangi industri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharapkan dapat menjembatani sinergi dengan kementerian terkait atau melibatkan BUMN untuk menggarap proyek vital di Ulujami.
Pertemuan strategis ini berhasil terwujud berkat fasilitasi dari tokoh masyarakat dan politisi, Rizal Bawazier. Akses dan jaringan yang dimilikinya dinilai vital dalam memastikan eksekutif dan legislatif daerah Pemalang dapat berkomunikasi langsung dengan Komisi DPR RI.
Langkah kolaboratif antara eksekutif daerah, legislatif daerah, dan tokoh masyarakat ini menunjukkan keseriusan bersama dalam memperjuangkan nasib ribuan warga Ulujami yang sudah bertahun-tahun terdampak rob.
Masyarakat Pemalang kini menantikan titik balik dari pertemuan ini, berharap tindak lanjutnya berupa alokasi anggaran dan keputusan kebijakan yang mampu mengakhiri penderitaan akibat banjir rob.
