Jakarta, 16 Juni 2025 – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Acara yang digelar oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Rakor ini dibuka oleh Ely Kusumastuti, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah III, yang meliputi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Ely menjelaskan bahwa SPI bertujuan memetakan tingkat integritas lembaga pemerintah melalui tiga sumber utama: pegawai internal, publik yang berinteraksi dengan lembaga, dan para ahli (eksternal).
Ely Kusumastuti menegaskan komitmen KPK dalam menurunkan risiko korupsi dan mengajak para Kepala Daerah beserta jajarannya untuk bekerja sama dengan tim Korsupgah KPK. Kerja sama ini diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan Korsupgah ke dalam rencana aksi daerah, yang pada akhirnya akan tercermin dalam perbaikan hasil SPI. “Hal ini diharapkan akan memperbaiki kondisi pencegahan korupsi di daerah,” ujarnya.
Hasil SPI Pemalang Cukup Rendah
Usai mengikuti Rakor, Bupati Anom Widiyantoro menyampaikan bahwa hasil SPI Kabupaten Pemalang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. “Jadi SPI kita masih cukup rendah untuk Kabupaten Pemalang di seluruh Jateng dan insyaallah kita bisa bergerak maju dan tentunya dari KPK ikut memberikan supervisi dan pendampingan,” ungkap Bupati Anom.
Dalam menghadapi tantangan pencegahan korupsi ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan KPK. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi sosialisasi, peningkatan transparansi, mitigasi risiko, dan berbagai upaya lainnya yang dibutuhkan.
Harapan Bupati Anom untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Bupati Anom Widiyantoro juga berharap masyarakat Kabupaten Pemalang dapat memberikan informasi dan komunikasi secara terbuka dengan data yang akurat. Hal ini penting agar pemerintah dapat melaksanakan transparansi dengan baik, memastikan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, serta pelayanan masyarakat tersampaikan secara efektif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan program-program yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui partisipasi dalam Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi serta memperbaiki sistem anti korupsi di wilayahnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari Pemkab Pemalang, termasuk Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bappenda, Kepala DPU, Kepala BKD, Plt. Kepala Disperkim, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinkes, Kepala Dindikbud, serta Admin MCSP dan Admin SPI Kabupaten Pemalang.
