PEMALANG, Liputan24times– Pemerintah Kabupaten Pemalang memulai lembaran baru di awal tahun 2026 dengan melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, resmi melantik dan mengambil sumpah janji 314 pejabat dalam prosesi rotasi jabatan yang berlangsung khidmat di Pendopo Kabupaten, Jumat (2/1/2026).
Langkah strategis ini mencakup 27 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 264 Pejabat Administrasi, serta 23 Kepala Puskesmas. Rotasi ini bukan sekadar pergeseran kursi, melainkan mandat untuk mempercepat implementasi struktur organisasi baru sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Anom menekankan bahwa penataan ulang ini adalah respons terhadap perkembangan regulasi nasional. Tujuannya jelas: menciptakan struktur kelembagaan yang lebih ramping, efisien dalam pengelolaan sumber daya, namun jauh lebih efektif dalam melayani masyarakat.
“Perubahan ini mencerminkan arah kebijakan tata kelola pemerintahan modern. Birokrasi kita dituntut bekerja berbasis data, berorientasi hasil, adaptif terhadap teknologi, dan yang terpenting, mengedepankan integritas,” ujar Anom di hadapan para pejabat yang dilantik.
Ada yang menarik dalam arahan Bupati kali ini. Ia memperkenalkan konsep operasional SOUL sebagai fondasi kerja bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Konsep ini merupakan akronim dari empat pilar utama,
1, Speed (Kecepatan): Aparatur harus cepat dan bertanggung jawab dalam merespon, memutuskan, serta mengeksekusi kebijakan.
2, Organize (Keteraturan): Setiap unit kerja wajib terorganisir dan saling menguatkan melalui koordinasi yang padu.
3, Universal (Menjangkau Semua): Pelayanan publik tidak boleh tebang pilih. Pejabat harus melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
4, Linkage (Keterhubungan): Mengedepankan kolaborasi lintas sektor, mulai dari dunia usaha hingga pemerintah pusat, karena keberhasilan tidak bisa diraih sendirian.
Bupati Anom juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan tata kelola program sesuai struktur baru. Ia tidak ingin transisi organisasi menghambat pelayanan publik sedikit pun.
“Mari jadikan perubahan kelembagaan ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional. Saya berharap setelah ini semua segera bergerak dan memberikan hasil nyata bagi warga Pemalang,” pungkasnya.
Dengan formasi baru ini, masyarakat Pemalang kini menanti akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik yang dijanjikan melalui semangat ‘SOUL’ tersebut.
