Pemalang, Indonesia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyatakan penolakan tegas dan pelarangan terhadap kampanye serta aktivitas terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilakukan secara terbuka di ruang publik.
Dalam sebuah audiensi pada Minggu, 6 Juli 2025, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dengan lugas menyatakan, “Kami Forkopimda sangat mengutuk hal seperti itu, kita tidak bertoleransi terhadap penyimpangan.” Anom juga menambahkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) akan mengeluarkan pernyataan resmi untuk tidak melibatkan individu LGBT sebagai influencer atau sejenisnya dalam sektor UMKM.
Forkopimda dan FKUB sepakat untuk membuat pernyataan bersama yang berisi penolakan dan larangan terhadap kegiatan yang dianggap “tidak normal,” baik dalam konteks kehidupan sosial, beragama, maupun yang melanggar hukum. “Dalam hal ini, konteksnya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang untuk menghindari, melarang semua kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak normal dan juga tidak memenuhi atau menyimpang dari ketentuan hukum dan agama,” tegas Bupati Anom kembali.
Mewakili jajaran aparat keamanan, Dandim 0711 Pemalang, Letkol Inf. Muhammad Arif, menegaskan bahwa Kodim, Polres Pemalang, dan Kejaksaan akan mendukung penuh penegakan aturan dan akan menindak tegas jika ditemukan unsur pidana. Senada dengan itu, FKUB Kabupaten Pemalang juga secara terang-terangan menyatakan penolakan keras terhadap keberadaan LGBT di Pemalang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang, Joko Ngatmo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusulkan untuk melaporkan dan menghapus konten terkait yang meresahkan, serta meminta pihak lain untuk tidak menjalin kerja sama.
