PEMALANG Liputan24times– Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Pemalang diharapkan memiliki peran ganda. Selain fokus pada isu Keluarga Berencana (KB), mereka kini diminta menyampaikan materi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) saat melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
Instruksi ini disampaikan Bupati Pemalang, Anom, saat membuka acara Jambore Bangga Kencana di Waterpark Comal Baru, Selasa (23/9/2025).
“Tak hanya tentang KB, PPA juga dijadikan materi dalam penyampaian bapak/ibu semua melakukan kegiatan penyuluhan,” ujar Bupati Anom.
Menurut Anom, penambahan materi ini mendesak mengingat banyaknya kasus PPA di Kabupaten Pemalang yang memerlukan atensi serius, termasuk penanganan, penentuan hukuman, hingga jalan keluarnya.
Bupati Anom secara khusus berpesan kepada para penyuluh agar turut mendorong keharmonisan rumah tangga di tengah masyarakat.
“Intinya ada treatment terhadap kasus PPA ini, terutama anak. Kepada bapak/ibu, tolong yang harmonis. Kalau ribut sedikit ya wajar, yang penting jangan berkelanjutan, karena yang jadi korban biasanya anak,” pesan bupati.
Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Pemalang, Mu’minun, melaporkan bahwa Jambore Bangga Kencana ini digelar sebagai wadah untuk berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pengalaman, dan menambah wawasan pengetahuan.
“Selain itu, acara ini sekaligus memberikan penghargaan yang dapat memotivasi tenaga lini lapangan Bangga Kencana agar semakin meningkat kinerjanya,” kata Mu’minun.
Acara Jambore Bangga Kencana diawali dengan penampilan yel-yel, dresscode, dan kekompakan gerakan dari 15 kontingen peserta Jambore, yang terdiri dari Defile KB 14 Kecamatan dan 1 Defile KB dari Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Dalam kesempatan itu, honor PPKBD yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 juga diserahkan secara simbolis oleh Bupati, Wakil Bupati, dan perwakilan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, perwakilan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Hafiz, menyampaikan dukungan penuh seluruh fraksi di dewan terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Harun menilai program ini menjadi sangat penting di tengah isu global seperti depopulasi dan maraknya tren childfree (menikah tanpa memiliki anak) yang didasari keinginan hidup praktis.
“Program-program pengendalian penduduk di Indonesia ini menjadi makin penting,” ucap Harun.
Kepada Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IpeKB), Harun berpesan agar pekerjaan pengendalian jumlah penduduk tidak lantas membuat mereka luput dari upaya menanggulangi isu childfree.
“Kita tidak ingin Pemalang justru kemudian malah penduduknya berkurang. Tapi tetap harus terkendali, tambah terus, maka program dua anak itu baik,” tandasnya.
