PEMALANG Liputan24times– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menggelar rapat paripurna penting dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono, ini dihadiri lengkap oleh Bupati Anom Widiyantoro dan Wakil Bupati Nurkholes, serta sejumlah pejabat tinggi daerah. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada Senin (6/10/2025).
Sebanyak enam fraksi yang mewakili partai-partai politik di DPRD Pemalang bergiliran menyampaikan pandangan, kritik, dan rekomendasi mereka terhadap dokumen anggaran tahun 2026. Fraksi-fraksi tersebut adalah: PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, PPP, dan PKS.
1. Fraksi PDIP: Fokus Infrastruktur Jalan
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan agar kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Prioritas ini sejalan dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu “jalan halus merata dan jalan mantap,” dengan tujuan utama mempercepat konektivitas dan distribusi barang serta jasa antar wilayah.
2. Fraksi PKB: Kritik Stagnasi Pendapatan Daerah
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti rencana pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 yang dianggarkan sebesar Rp 2,76 triliun. Angka ini dinilai relatif stagnan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 2,75 triliun. PKB mendesak agar DPRD melalui Komisi C melanjutkan rekomendasi penambahan tapping box menjadi 100 unit guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Fraksi Gerindra: Isu Keterbatasan Kapasitas Keuangan
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan kekhawatiran terkait keterbatasan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Pemalang. Fraksi ini menekankan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya serius untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan dan meningkatkan PAD.
4. Fraksi Golkar: Prioritas Pembangunan Merata
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyoroti perlunya keseimbangan dalam pembangunan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah, serta prioritas di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.
5. Fraksi PPP: Pertanyaan Keterbukaan PAD
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta penjelasan yang lebih detail dan transparan mengenai sejumlah rencana PAD. Mereka mempertanyakan berapa nilai riil PAD yang benar-benar dapat dipergunakan untuk kepentingan belanja daerah.
6. Fraksi PKS: Keselarasan dengan Visi Pembangunan
Terakhir, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu apakah Raperda APBD ini telah benar-benar sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). PKS menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, pemerataan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Aris Ismail dan Slamet Ramuji, Sekda Pemalang Heriyanto, serta para Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pandangan umum fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan utama sebelum Raperda APBD 2026 disahkan.
