DENPASAR, liputan24times– Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) resmi menjalin sinergi kelembagaan dengan Korem 163/Wira Satya Bali guna memperkuat koordinasi antara insan pers dan institusi TNI. Pertemuan yang berlangsung di Denpasar pada Jumat (13/3/2026) ini bertujuan menciptakan iklim informasi yang sehat dan mendukung stabilitas keamanan di wilayah Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.H., menerima langsung kunjungan Tim Advokasi GWI yang diwakili oleh Dr. (c) Imam Subiyanto, S.H., M.H., serta Ketua Tim Intelijen & Investigasi DPP GWI, Rasyidi, CPM, CLOP. Dialog ini menitikberatkan pada pentingnya penyampaian informasi yang objektif, profesional, dan bertanggung jawab. Kedua belah pihak sepakat bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Dr. (c) Imam Subiyanto menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk upaya membangun hubungan konstruktif. Menurutnya, pers dan institusi negara harus berjalan beriringan tanpa mengintervensi independensi masing-masing.
“Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar tercipta keterbukaan informasi yang sehat, di mana pers menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi dalam menyampaikan informasi kepada publik,” ujar Imam.
Senada dengan hal tersebut, Rasyidi menekankan bahwa GWI berkomitmen penuh untuk menjaga marwah jurnalistik. GWI akan terus mendorong anggotanya bekerja berlandaskan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) demi menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat yang dinamis.
Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra menyambut positif inisiatif GWI. Ia menilai kemitraan dengan media sangat krusial, terutama dalam menjaga keseimbangan informasi yang beredar di masyarakat seperti, Informasi yang akurat membantu menjaga keamanan dan ketertiban, Dialog terbuka meminimalisir miskomunikasi antarlembaga dan Edukasi: Media berperan mengedukasi masyarakat mengenai program-program negara. Pertemuan ditutup dengan semangat kebersamaan untuk terus menjalin komunikasi rutin demi kepentingan masyarakat luas dan kedaulatan informasi nasional.
