PEMALANG – Menjelang perhelatan besar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang mulai tancap gas. Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemalang, sosialisasi digencarkan untuk memastikan seluruh pelaku usaha di “Kota Ikhlas” siap didata.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui talkshow interaktif bertajuk “Ngobrol Bareng BPS” yang mengudara di LPPL Radio Swara Widuri FM, Rabu (11/3/2026). Diskusi ini mengupas tuntas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyukseskan pendataan sepuluh tahunan tersebut.
Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Teguh Iman Santoso, menekankan bahwa SE2026 merupakan agenda nasional yang krusial. Sensus ini bertujuan memotret seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari toko kelontong konvensional hingga bisnis berbasis digital yang kini menjamur.
”Sensus Ekonomi ini bukan sekadar program daerah, tapi skala nasional yang serentak di seluruh Indonesia. Kami sangat berharap pelaku usaha jujur dan terbuka, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi kita yang sebenarnya,” ujar Teguh.
Masyarakat dan pelaku usaha perlu mencatat jadwal penting ini. Sensus Ekonomi 2026 rencananya akan dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus 2026. BPS akan menerapkan dua metode pendataan:
- Daring (Online): Ditujukan bagi perusahaan besar untuk mengisi data secara mandiri melalui sistem web.
- Door to Door: Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah ke rumah untuk menjangkau pelaku usaha kecil, UMKM rumahan, hingga pedagang daring.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswanti, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjadi “penyambung lidah” BPS kepada masyarakat luas.
”Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh. Kami akan mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi agar informasi SE2026 sampai ke telinga pelaku usaha hingga ke pelosok desa. Harapannya, tidak ada lagi keraguan masyarakat untuk memberikan data yang akurat,” tegas Dian.
Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga bahwa data ekonomi yang valid adalah kunci utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di masa depan.
